Sastra, Olahraga, dan Penghargaan

Beni Setia*

SEBAGAI orang yang pernah mendapatkan Anugerah Seniman Jawa Timur dan sekaligus bekerja di dua ranah kesusastraan, Indonesia dan (etnik) Sunda, rasanya saya cukup pantas untuk menanggapi tulisan terkarib, Bonari Nabonenar --lihat ''Menyoal Sastra Satu Kamar'' (JP, 27/7/08). Sebuah tulisan yang menandaskan bahwa kesejahteraan para pekerja sastra di ranah (bahasa) Indonesia lebih tinggi dari pekerja sastra di ranah (bahasa) Jawa. Benarkah begitu?

Belum lama ini saya menerima e-mail dari kawan yang kebetulan bekerja sebagai redaktur di sebuah harian di luar Jawa, yang mengatakan korannya menyediakan tiga halaman untuk karya sastra dan seni-budaya, tapi tak seperti koran-koran di Jawa yang menyediakan honor lumayan, korannya cuma mampu menyediakan honor Rp 50.000 untuk puisi, cerpen atau esei dan artikel termuat --meski berkali-kali dia minta agar ada peningkatan honor. Sebuah permintaan maaf agak nJawani.

Tapi, apa kita menulis untuk honor semata? Ada kalanya kita ingin berpendapat dan butuh orang yang mau mendengar pendapat kita, lalu berbagi pendapat dalam diskusi terbuka di media massa atau yang terselubung via e-mail atau HP. Ada hal-hal mendesak yang harus dikatakan dan butuh tempat untuk berkata. Persis seperti petani gunung yang berjalan ke sana-kemari sambil membawa timba dan gentong untuk mencari sumur dan air. Sekaligus kita terkadang menulis karena terlalu banyak membaca --dan bacaan tak pernah ada putusnya di internet-- dan karena itu banyak kawan yang lalu memilih membuat blog pribadi agar senantiasa bisa menampung unek-unek dan ada yang membacanya.

Keterikatan pada budaya dan bahasa daerah yang mendorong seseorang menulis dalam bahasa ibu dengan intensitas yang sama dengan saat menulis dalam bahasa Indonesia --kadang malah lebih tinggi. Hal yang nilainya bukan pada ukuran besar-kecilnya honorarium yang diterima, tapi pada aura kepuasan bat�n mampu dan masih bisa menggunakan bahasa ibu. Persis seperti yang dirasakan ketika saya menulis sekian sajak Sunda, dimuat, dan mendapatkan honor Rp 15.000 --padahal bila saya tulis dalam bahasa Indonesia bisa dihargai 10�-20 kali lipat. Celakanya, sajak yang selesai tertulis dalam bahasa Sunda tak pernah bisa diterjemahkan, tanpa merusak otentisitas, ke bahasa Indonesia --karena itu bermakna menulis sajak baru.

Lantas apa arti sebuah cerpen dibayar Rp 1.000.000 bila itu ternyata hanya karena terbit di koran A di Jawa dan bukan koran B di luar Jawa yang cuma bisa membayar Rp 50.000. Saya pikir besaran honor tak menceritakan apa-apa, hanya menceritakan kalau koran A, Z, atau Q di Jawa itu sudah sangat mapan dan karenanya mau menghargai karya sastra sesuai margin keuntungannya yang tinggi; dan koran B, W, dan E di luar Jawa ingin melakukan hal yang sama tapi mereka tak punya margin laba yang besar.

Besaran honor tidak identik dengan kualitas karya, pengabdian sastrawan di zona kering dan seterusnya, tapi berkaitan langsung dengan kapitalisasi industri pers. Koran yang sukses secara finansial, yang berpangkal pada besaran kue iklan yang didapat, bisa menghargai karya sastra. Apa ini tak berkaitan dengan snobisme konglomerat sukses macam Rockefeller atau Ford?

Karena itu, soal apakah Anugerah Seniman Jawa Timur akan diteruskan atau tidak, sesungguhynya tak berkaitan dengan siapa yang akan menjadi gubernur pengganti Imam Utomo. Tapi, berhubungan dengan birokrasi yang mengatur agar pos anggaran untuk penghargaan seniman itu tetap tersedia di RAPBD Jawa Timur nanti. Hal itu sekaligus menunjukkan bagaimana para wakil rakyat mau memikirkan kesejahteraan seniman Jawa Timur sehingga berani meloloskan pos anggaran itu pada APBD 2009 tanpa dirangsang dengan uang pansus, panmus, atau gratifikasi.

Akan menarik kalau Pemprov Jawa Timur mau menenggok ke Pemprov Jawa Barat yang berani membuat terobosan dengan menyediakan dana miliaran untuk membeli buku-buku sastra berbahasa Indonesia maupun Sunda untuk melengkapi koleksi perpustakaan-perpustaan di Jawa Barat. Motivasi yang bisa mendinamisasi industri buku (sastra) di Jawa Timur.

Meski terlambat --Jawa Barat baru tiga tahun terakhir memberi anugerah seniman model Jawa Timur-- berani melakukan terobosan yang lebih radikal dan dahsyat. Dan, itu terlihat signifikan dalam lonjakan penerbitan buku sastra berbahasa Indonesia dan Sunda pada 2008. Bersediakah para birokrat Jawa Timur membuat anggaran untuk itu? Beranikah para wakil rakyat membuat terobosan yang tidak populer tapi akan besar artinya bagi dunia sastra di Jatim dengan memasukkan anggaran penghargaan kepada para seniman dalam APBD 2009 nanti?

Pada dasarnya Anugerah Seniman Jawa Timur tak menekankan kualitas karya tapi lebih menggarisbawahi pada daya tahan dan kapasitas kesenimanan seseorang. Tak heran kalau seniman yang bergerak dengan semangat idealistik dan di bidang seni minoritas bisa bersanding dengan seniman pop-hiburan yang berkesenian untuk menyenangkan banyak orang. Seniman wayang klitik berbaur dan dianggap setaraf dengan seniman gambus; pematung yang kering berbaur dengan pelukis populer yang selalu sold out pada setiap pamerannya; pekerja teater berdampingan dengan seniman seni pertunjukan yang berbasis ritual macam reog Ponorogo; dan seterusnya. Tak heran bila kesenimanan seseorang terkadang dikaitkan dengan kemauan untuk membangkitan motivasi kreatif kepada para seniman yang sebenarnya. Dahlan Iskan, meski dibiaskan, mendapat penghargaan dalam level seniman, tapi bukan dari kualitas karya dan intensitas saat berkarya yang total, melainkan dari komitmennya dalam menggerakkan tangan-tangan kreatif para seniman daerah ini.

Lucu juga sebenarnya. Tapi lebih lucu lagi saat dibandingkan dengan para atlet yang dihargai Pemprov Jawa Timur bukan berdasarkan keatletannya tapi dari berapa banyak ia mampu merebut medali emas di PON. Seperti pada PON XVII/2008 Kalimantan Timur kemarin. Ada seorang atlet yang mendapatkan bonus lebih dari Rp 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH!). Sebuah ''penghargaan'' yang setara dengan 5 tahun Anugerah Seniman Jawa Timur (yang diberikan kepada 10 seniman terpilih).

Lucu ya! Tapi ars longa vita brevis, karena sampai kini orang masih menyenandungkan tembang Tombo Ati dan memainkan lakon pakem atau sempalan pakem epos Mahabarata. Tak seorang pun yang ingat pada prajurit yang berlari ke Roma untuk mengabarkan kemenangan dalam perang. Dan, kita mengingat William Tell bukan karena jago memanah apel di kepala anaknya, sebagai tantangan pada otoritarian penguasa, tapi karena ia berani melawan kesewenangan aristokrasi dari si feodal. Memang!***

Jawa Pos, 10 Agustus 2008
*)Pengarang bukan sastrawan, tinggal di Caruban.