NASIONALISME BAHASA DALAM KRISIS

Acep Iwan Saidi *
Pikiran Rakyat, 20 Des 1997

Ernest Renan, di dalam Nationalism: 1st Meaning and History memaknai nasionalisme sebagai solidaritas tinggi yang tercipta dari sentimen pengorbanan bersama demi sebuah masa depan. Mereka memiliki masa lampau yang melanjutkan diri dalam masa kini dengan membentuk suatu fakta yang jelas, yakni mufakat. Para “penganut nation” ini mempunyai kehendak yang dinyatakan dengan jelas untuk meneruskan kehidupan (Kohn, 1965: 139).

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa, tercipta dari kegelisahan semacam itu. Enam puluh sembilan tahun yang lalu, bahasa Indonesia lahir dari pergumulan dan pengorbanan yang sangat besar dari para penggagasnya. Sumpah nasionalisme 28 Oktober 1928 betul-betul merupakan sumpah yang mengorbankan egoisme kesukuan yang telah mengakar.

Secara historis, tingkat kesulitan terciptanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, para penggagas bahasa nasional berasal dari berbagai daerah yang menganggap dirinya memiliki keturuan dan mitos-mitos tersendiri yang terwujud melalui adat dan bahasa tersendiri. Kedua, mereka telah membentuk atau memiliki nation-nation tua dengan identitas kebangsaan tersendiri, seperti Sunda, Jawa, Minang, Batak, dan lain-lain. Ketiga, beberapa daerah telah memiliki aksara tersendiri sebagai lambang dari identitas dirinya. Keempat, daerah-daerah bahkan telah menyusun perilaku kemasyarakatannya melalui pembentukan struktur kenegaraan. Di sini dapat ditunjuk beberapa kerajaan, kesunanan, dan kesultanan.

Nation-nation tua dengan struktur kenegaraan yang dimaksud, antara lain, Kerajaan Bone, Wajo, Goa, Soppeng, Ternate, Sidenreng, dan Roppeng di Sulawesi, Kerajaan Deli, Asahan, Langkat, Serdang dan Siah Sri Indrapura di Sumatera Timur, Kerajaan Buleleng, Jembrano, Badung, Tabanan, Klungkung, dan Bangli di Bali, Kerajaan Bima dan Sumbawa di Sumbawa, Tidore dan Ternate di Halmahera, Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegara di Jawa.

Dalam fase berikutnya, pengaruh dari luar tidak dapat dielakkan. Datangnya bangsa Belanda yang kemudian menjadi penjajah selama kurang lebih 350 tahun, telah berpengaruh besar ke dalam perilaku bahasa yang beraneka ragam tersebut. Bahasa Belanda kemudian menjadi bahasa elit, mereka yang mau dianggap terpelajar harus menguasai bahasa ini. Sejarah mencatat, tahun 1921 kongres guru lulusan Kweekschool dan Kweekschoolbond memutuskan agar pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah dihapuskan. Tahun 1926 keputusan tersebut mendapat dukungan dari Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) melalui referendumnya. Tahun 1930 (dua tahun setelah Sumpah Pemuda) dr. Sutomo bahkan masih mengusulkan agar pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah pribumi yang berpola modern diganti dengan bahasa Belanda. Usul ini langsung mendapat sambutan dari sekolah-sekolah di Jawa dan Madura. Tahun 1932, pengaruhnya telah meluas ke seluruh sekolah di luar Jawa dan Madura.

Baru ketika Jepang datang (tahun 1942), bahasa Belanda mulai tersisih. Jepang kemudian melarang sama sekali penggunaan bahasa Belanda di nusantara dan bahasa Melayu harus (boleh) kembali digunakan. Dalam fase itulah, bahasa Indonesia hasil Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menunjukkan akarnya yang kuat. Dan tahun 1945 kemerdekaan pun “diterjemahkan” ke dalam bahasa tercinta ini.

Dari kilas pandang historis di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia nyaris tidak mungkin terbentuk sebagai bahasa persatuan jika tidak didasari rasa nasionalisme yang kuat. Solidaritas yang begitu tinggi dari para penggagasnya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak lahir hanya karena sebelumnya bahasa Melayu—sebagai cikal bakal bahasa Indonesia—telah menjadi bahasa pergaulan yang dominan di antara kaum terpelajar di nusantara. Ada proses pergumulan batin cukup dahsyat yang diakhiri pengorbanan egoisme kedaerahan dari masing-masing anggota perintis kemerdekaan yang berasal dari aneka ragam suku itu, sehingga kemudian terbentuk nasionalisme kebahasaan.

Kini, enam puluh delapan tahun sudah bahasa Indonesia berusia. Berkali-kali kongres bahasa telah dilaksanakan. Beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali diskusi, seminar, simposium, dan yang lain sejenisnya telah dilakukan di seluruh pelosok negeri ini. Semuanya pasti diselenggarakan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan atau mengangkat martabat  bahasa Indonesia di tengah-tengah pesatnya kemajuan zaman. Pertanyaannya adalah, apakah bahasa Indonesia telah dapat mengimbangi kemampuan itu? apakah nasionalisme bahasa masih mengakar dalam data bangsa kita?

Realitas menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi bahasa Indonesia telah komunikatif. Hampir seluruh warga masyarakat bangsa memahami bahasa ini, meskipun beberapa suku di pedalaman masih kesulitan di dalam hal pengucapan (salah satu contohnya dituturkan Adi Kurdi dalam diskusi film “Surat untuk Bidadari” Garin Nugroho, dua tahun lalu di Unpad. Menurut Adi, sangat sulit mencari warga yang fasih berbahasa Indonesia di pedalaman Sumba, tempat film tersebut dibuat).

Aspek komunikasi dalam bahasa memang merupakan hal yang sangat penting. Aspek inilah yang menjadi sasaran utama pemakaian bahasa Indonesia di masa lalu. Dengan tercapainya aspek komunikasi, terbukti, beribu-ribu pulau di nusantara dapat dipersatukan. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, tinjauan terhadap bahasa tidak hanya cukup sampai pada aspek ini. Kajian terhadap bahasa juga tidak hanya berhenti sampai pada kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Bahasa memiliki imbuhan yang sangat kompleks yang melekat pada dirinya. Persoalan-persoalan idiologi, kekuasaan psikologis, filsafat, sampai moralitas bangsa adalah aspek-aspek yang sangat rumit yang senantiasa menempel pada permasalahan bahasa. Di sinilah bahasa Indonesia harus dikaji lebih intens. Soalnya, ditinjau dari segi-segi tersebut, bahasa Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Raja Ali Haji, seorang ahli bahasa dan pujangga besar Melayu, mengibarkan bahasa sebagai lambang martabat bangsa. Menurut Ali Haji, “kalau hendak tahu orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa.” Ungakapan ini kemudian menjadi sangat terkenal dalam cogan yang lebih singkat, “bahasa menunjukkan bangsa.” Bahkan anak-anak sekolah dasar pun telah hapal benar ungkapan ini. Jadi, apa yang terjadi dalam sebuah bangsa akan tercermin dalam bahasanya. Moralitas bahasa itu tidak lain adalah moralitas bangsa.

Ditinjau dari aspek tersebut, seperti telah dijelaskan di atas, bahasa Indonesia kini tengah menghadapi persoalan yang sangat rumit. Moralitas bahasa Indonesia tengah menunjukkan kondisinya yang “rusak” berat. Bahasa Indonesia hanya menjadi alat berbagai pihak untuk melegitimasikan segala kehendaknya. Secara garis basar, kerusakan tersebut dapat dibagi atau dikategorikan ke dalam tiga tingkatan.

Pertama, kerusakan bahasa tingkat tinggi, yakni kerusakan bahasa karena kekuasaan. Di sini, bahasa diciptakan semata-mata karena kepentingan kekuasaan. Apapun boleh diucapkan atau ditulis demi tegaknya kekuasaan tersebut. Demi tegaknya persatuan dan kesatuan, demi stabilitas nasional, karena dapat meresahkan masyarakat, untuk menunjang pembangunan, dan untuk mensejahterakan rakyat adalah beberapa contoh “klausa bebas” yang sering digunakan untuk melegitimasi kesewenang-wenangan penggunaan bahasa di tingkat kuasa.

Kedua, adalah kerusahan bahasa tingkat menengah. Pada tataran ini, eufemisme adalah gejala yang boleh ditunjuk. Penghalusan-penghalusan bahasa dilakukan orang untuk mencapai berbagai tujuan. Pada mulanya eufemisme memang boleh disebut sebagai bahasa sopan santun orang Melayu yang tidak berani secara langsung mengungkapkan sesuatu. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, eufemisme menjadi semacam “jembatan legitimator” penguasa dan golongan tertentu. Ungkapan-ungkapan semacam penyesuaian harga (sebenarnya penaikan harga), pencekalan (sebenarnya pelarangan), dan diamankan (sebenarnya dipenjara)  adalah beberapa contoh kecil yang boleh ditunjuk.

Kerusakan bahasa tingkat ketiga adalah pengrusakan bahasa yang disebabkan karena ketakutan para pemakainya. Kerusakan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh dua faktor yang pertama. Di sini orang mengucapkan sesuatu karena itulah yang boleh atau harus diucapkannya. Panggilan Bung terhadap tokoh politik di negeri ini, misalnya, bagi seorang pegawai—“objek politik”—sebuah desa di pedalaman pasti akan dirasakan sebagai sebuah keharusan. Di tingkat ini kaya ya bisa berarti tidak, atau sebaliknya, tidak dapat berarti ya.

Penggolongan tersebut, seperti telah dijelaskan, hanya “berbicara” pada tingkat global, belum dapat menjelaskan bagaimana pengrusakan bahasa Indonesia secara mendetil. Tulisan ini masih belum menyebut kekacauan bahasa di bidang ekonomi (iklan dan papan nama), bahasa media massa (realitas yang dipalsukan dalam berita tertentu), bahasa teknologi (penyerapan istilah teknologi mutakhir dan istilah asing lainnya yang semrawut), sampai ke merebaknya akronim yang diciptakan secara sewenang-wenang oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa semua itu terjadi karena moralitas bangsa ini sedang mengidap penyakit yang cukup membahayakan.

Penghormatan orang terhadap bahasa Indonesia semakin hari semakin menipis. Merebaknya penggunaan bahasa Inggris—dalam hal tertentu memang baik mengingat bahasa Inggris sebagai bahasa dunia—kian memperkecil kepercayaan orang terhadap kemungkinan terciptanya bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini, tentu saja merupakan keadaan yang sebaliknya dari sejarah terciptanya bahasa Indonesia itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan di awal tulisan ini. Jika dahulu bahasa Indonesia tercipta dari nation-nation tua yang meleburkan dirinya demi sebuah tujuan bersama, kini tujuan bersama itu telah menyebar menjadi tujuan masing-masing individu dan golongan. Nasionalisme bahasa Indonesia yang dibangun dari nation-nation tua itu sekarang betul-betul sedang berada dalam krisis.

*) Acep Iwan Saidi, Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB.
Dijumput dari: http://acepiwansaidi.com/2013/05/24/nasionalisme-bahasa-dalam-krisis/